fakta news.com
Upaya memperkuat tata kelola pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendapat perhatian dalam kegiatan Round Table Discussion Nagara Institute featuring Akbar Faizal Uncensored yang digelar di Ballroom Hotel Aston Palembang, pada Rabu (26/8/2026).
Round Table Discussion (RTD) oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored diselenggarakan oleh Negara Institute, digelar di Aston Hotel Palembang pada 26–27 Agustus 2026.
Dalam Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel serta Asisten Ekou dan Pembangunan, Kepala Bapedda Sumsel, Karo umum Perlengkapan, Mahasiswa dan seluruh undangan lainnya.
Forum diskusi terbuka yang bertajuk “PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara”. Forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara, khususnya dalam memperbaiki tata kelola sektor ekspor.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy, menegaskan bahwa berbagai kritik dan masukan terhadap Danantara merupakan bagian penting dalam proses pembenahan lembaga tersebut.
Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kritik yang bersifat konstruktif justru diperlukan untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun.
semua sepakat baik dan ini penting bagi negara, Danantara harus berhasil. Kritik itu bagus kalau membangun, karena kita bisa berdiskusi, memperbaiki dan membuatnya menjadi lebih baik,”ungkap Febriany.
Menurut Febriany, salah satu langkah yang tengah diarahkan adalah membangun digital platform yang mampu mendukung pengelolaan data secara lebih terintegrasi.
Dengan dukungan teknologi dan data yang kredibel, transparansi dan akuntabilitas diharapkan semakin kuat.
“Fokus DSI adalah memperbaiki tata kelola Perbaikan tata kelola itu nantinya dengan membangun digital platform, menggunakan teknologi dan data. Dengan teknologi dan data ini akan ada kredibilitas, transparansi dan tracking,”katanya.
Dengan pendekatan tersebut, kata dia, Danantara tidak akan berfokus pada individu atau perusahaan tertentu. Yang menjadi perhatian utama adalah membangun sistem secara lebih transparan.
“Kita tidak bicara individu tertentu atau perusahaan tertentu. Kita bicara suatu sistem, proses dan tata kelola yang baik. Itu yang kita andalkan ke depan,”tutupnya.
Sementara itu, Peneliti Nagara Institute sekaligus SKSG Universitas Indonesia, Dr. R. Eddy Sewandono, SH., MS, menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah yang cukup baik. Namun, menurutnya, ruang lingkup perhatian pemerintah tidak boleh hanya terbatas pada persoalan under invoicing dan transfer pricing.
menurutnya persoalan dalam aktivitas ekspor jauh lebih kompleks. Pemerintah perlu melihat seluruh mata rantai kegiatan ekspor, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, pelaku usaha lokal hingga perekonomian daerah.
“Danantara membentuk DSI ini sudah cukup bagus. Namun, standing point-nya sebenarnya masih kurang karena lebih menelaah terkait under invoicing dan transfer pricing. Sementara di lapangan, masalah ekspor itu jauh lebih kompleks,” ungkap Eddy.
Menurutnya, dampak kegiatan ekspor tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan keuntungan ekonomis yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jika nanti terdampak lingkungan, misalnya banjir akibat kegiatan ekspor, apakah hanya dilihat dari sisi ekonomis bagi APBN?
Sementara kerugian dari adanya ekspor tersebut tidak diberikan kepada instansi yang harus menutupi kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, “aktivitas ekspor melibatkan mata rantai yang panjang, mulai dari pengusaha lokal, masyarakat, transportasi hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
Karena itu, pemerintah harus memastikan agar pemutusan atau perubahan mata rantai dalam aktivitas ekspor agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat.
bagaimana ekosistem yang ada di daerah ini bisa terbantu? Misalnya transportasi yang selama ini berhubungan dengan eksportir. Kalau diputus mata rantainya, bagaimana meng-cover dan menggantinya supaya pemerintah daerah tidak rugi?”jelasnya.
“Banyak sekali ekosistem di daerah, pengusaha-pengusaha lokal dan masyarakat yang ada. Jadi pemerintah harus lebih mencermati impact dari ekspor itu sendiri, bukan hanya under invoicing dan transfer pricing,” tegasnya.
Eddy juga mengatakan bahwasanya Under Invoicing dan Transfer Pricing memang merupakan persoalan penting yang harus diawasi.
Namun, pemerintah juga harus melihat impact value atau nilai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekspor secara menyeluruh.
“Ini merupakan poin penting. Pemerintah harus peduli terhadap dampak keseluruhan dari aktivitas ekspor, sehingga tujuan memperkuat tata kelola kekayaan negara, tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
(jovi)
