Kota Metro, Fakta-newa.com –
Kepala (Dinsos PM) Kota Metro Wahyuningsih, S.KM., M.Kes. siap menindak lanjuti dan menelusuri oknum penerima bantuan pangan beras yang menjual kembali beras tersebut . Minggu (22/11/2026)
Maraknya oknum penerima bantuan pangan beras yang menjual kembali beras tersebut dan memosting ke media sosial Facebook kini menjadi sorotan publik, dengan itu kepala (Dinsos PM) kota metro menanggapi dan merespon cepat terkait persoalan tersebut.
Kepada media Fakta-news.com , kepala (Dinsos PM) Kota Metro Wahyuningsih, S.KM., M.Kes. atau yang akrab di sapa Wahyu saat di konfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp menerangkan bahwa dengan ramainya persoalan oknum penerima bantuan pangan beras yang menjual kembali beras tersebut pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut .
“Baik mas (red), dengan persoalan ini saya akan berkordinasi dengan pihak Bulog kemudian tenaga lapangan PSM, Pendamping PKH dan TKSK. Saya akan langsung sher dgrup terkait ini ya mas,” Terang Wahyu.
Masih dikatakan Wahyu , ia menegaskan bahwa kejadian beras bantuan pangan Bulog di jual kembali oleh penerima bantuan itu sangat tidak benar dan harus di tindak lanjuti.
“apapun itu kejadian beras bantuan di jual kembali oleh penerima bantuan sangat tidak dibenarkan dan harus di tindak lanjuti ditelusuri dan diberikan Punishment,” Tegas Wahyu Kepala (Dinsos PM) Kota Metro.
“Kami akan berkordinasi dan bekerja sama mas (red) dengan pihak Bulog tenaga lapangan PSM, Pendamping PKH dan TKSK untuk menindak lanjuti persoalan ini,” Bebernya Wahyu.
Larangan Menjual Kembali Beras bantuan :
Menjual kembali beras bantuan pangan ke pasar atau kepada pihak lain dalam bentuk kemasan dilarang menurut aturan penyaluran bantuan dan dapat dikenai sanksi hukum maupun pencabutan bantuan.
Sementara Hukum Positif dan Aturan Penyaluran (BULOG & Aparat) :
– Larangan jual beli kemasan : Menurut pihak BULOG, beras bantuan pangan ditujukan untuk konsumsi penerima manfaat dan tidak boleh diperjualbelikan kembali dalam bentuk kemasan di pasar maupun tempat mana pun. Pada kemasan bantuan umumnya juga tercantum larangan tersebut.
– Sanksi pelanggaran : Pelanggaran dapat berujung pada proses hukum sesuai prosedur serta pencoretan penerima dari daftar bantuan pangan berikutnya.
– Pengecualian pengolahan: Berdasarkan keterangan BULOG, jika dimanfaatkan untuk usaha, beras bantuan baru diperbolehkan bila diolah menjadi produk makanan (seperti bubur, lontong sayur, atau ketupat), bukan dijual langsung dalam bentuk kemasan.
Ada beberapa langkah yang dapat di lakukan oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) untuk dapat menindaklanjuti oknum penerima bantuan pangan yang menjual beras bantuan dengan beberapa langkah utama :
– Verifikasi dan pengecekan lapangan: Menurunkan pendamping sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama pemerintah desa/kelurahan untuk mengecek kebenaran laporan dan kondisi penerima.
– Pembinaan dan surat pernyataan: Memberikan edukasi terkait larangan memperjualbelikan bantuan pemerintah serta meminta penerima membuat surat pernyataan bila terbukti melanggar atau tidak lagi membutuhkan bantuan.
– Pengusulan pencabutan atau pembaruan data: Mengusulkan penghapusan/pencabutan hak penerima dari daftar penerima bantuan maupun pembaruan data kesejahteraan sosial (DTSEN/DTKS) melalui sistem resmi (seperti SIKS-NG) bersama pihak desa/kelurahan.
– Koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum: Berkoordinasi dengan penyalur/pengawas program (seperti Bulog atau Badan Pangan Nasional) dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang lebih luas, penggelapan massal, atau penadahan.
(Vindo)






