Lampung Tengah, Fakta-news.com –
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.
Penetapan tersebut diumumkan Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, Jumat (20/11/2026). Dalam perkara ini, penyidik menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial IH, HTS, DEP, dan ES. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut.
Kajari Lamteng, Rita mengatakan, IH merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS bertindak sebagai pelaksana pekerjaan, DEP berperan dalam pengendalian pelaksanaan proyek, sedangkan ES merupakan konsultan pengawas.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keputusan tersebut dituangkan dalam empat surat penetapan tersangka tertanggal 20 November 2026,” kata Rita
Ia menjelaskan, proyek peningkatan ruas jalan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Nilai pagu anggarannya mencapai Rp15 miliar, sedangkan nilai kontrak sebesar Rp14,935 miliar.
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan secara elektronik atau e-purchasing.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan yang diduga terjadi sejak tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan jalan itu.
Untuk mengusut perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
“Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026,” jelasnya
Rita menegaskan, penanganan perkara dugaan korupsi tersebut dilakukan secara profesional, cermat, objektif, dan akuntabel. Ia juga menyatakan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para tersangka.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran negara dalam pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama terkait kesesuaian kualitas dan volume pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
(Vin)






