Lampung Tengah, Fakta-news.com –
Menteri pertanian Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kecamatan bangun rejo , personil dari Polri-TNI dan satuan polisi pamong praja Lampung Tengah nampak turut serta lakukan pengamanan di are lokasi dimana tempat yang akan di kunjungi oleh menteri Pertanian RI. Rabu (26/08/2026)
Dalam kunjungannya Mentan mewanti-wanti seluruh kelompok tani agar tidak tertipu oleh oknum yang mencoba memperjualbelikan atau mengomersialkan bantuan dari pemerintah.
Dalam kunjungannya ke lokasi pembibitan di Kabupaten Lampung Tengah bersama tim Direktorat Jenderal Perkebunan di Lampung, Amran menegaskan bahwa seluruh fasilitas bantuan dalam program ini disalurkan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Ini gratis untuk petani. Bibitnya gratis, pengolahannya gratis, penanamannya gratis. Tidak ada dipasarkan, tidak ada dijual. Ini murni barang gratis dari pemerintah,” ujar Mentan Amran saat mengunjungi salah satu sentra pembibitan di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (26/8/2026).
Amran menjelaskan, khusus di Provinsi Lampung, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk menggarap 30.000 hektare lahan perkebunan.
Komoditas yang menjadi fokus utama meliputi 12.000 hektare tebu serta 18.000 hektare untuk kopi dan kakao.
Secara nasional, program bantuan Presiden ini menjangkau target hingga 870.000 hektare lahan di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp9,95 triliun.
Selain didesain gratis total untuk memangkas beban permodalan petani, program skala besar ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 3 hingga 4 juta orang.
Menanggapi kekhawatiran petani terkait kendala operasional seperti serangan hama, Kementan memastikan tidak akan melepas petani begitu saja setelah bantuan diturunkan.
Kementerian akan berkoordinasi erat dengan Dinas Perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan pendampingan serta penanganan pencegahan hama secara kolaboratif.
“Melalui keterbukaan informasi ini, Mentan berharap masyarakat aktif mengawasi penyaluran bantuan di daerah masing-masing agar manfaat program dapat diterima utuh oleh para petani tanpa ada praktek pungutan liar,” tutupnya.
(Vindo)
