Kota Metro, Fakta-news.com –
Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Metro, Haris Al-Asad, S.Sos., menyampaikan kritik terhadap penerapan pendekatan bercorak militer dalam program-program yang bersifat sipil. Menurutnya, kebijakan yang mengatasnamakan disiplin, pembangunan, dan penguatan kapasitas masyarakat justru berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan apabila diterapkan tanpa pertimbangan yang matang.
Ketua Umum PC IMM Metro menyampaikan pendapatnya saat ditemui pers pada Selasa, 30/06/2026 Pukul 10.00 waktu setempat di Sekretariat PC IMM Metro.
Haris menilai bahwa pendekatan militeristik dalam ruang sipil menimbulkan persoalan serius, terlebih apabila dalam pelaksanaannya tidak mampu menjamin keselamatan peserta. Ia menegaskan bahwa peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk kelalaian administratif, melainkan menjadi indikator adanya kegagalan negara dalam menjadikan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama kebijakan publik.
“Negara tidak boleh terjebak pada orientasi pencapaian program semata hingga mengabaikan hak paling mendasar warga negara, yakni hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di balik setiap korban yang meninggal terdapat keluarga yang kehilangan, cita-cita yang terhenti, serta masa depan yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk diwujudkan. Menurutnya, tragedi seperti ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka statistik, tetapi merupakan kehilangan nyata yang harus menjadi perhatian bersama.
Dalam pernyataannya, Haris juga meminta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk bertanggung jawab melalui proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program yang menerapkan pola latihan bercorak militer pada masyarakat sipil.
Ia mempertanyakan relevansi, urgensi, serta efektivitas pendekatan tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, ketika sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat justru berujung pada hilangnya nyawa peserta, maka persoalannya tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga paradigma kebijakan yang mendasarinya.
Haris menilai momentum ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai program berbasis latihan militer, termasuk meninjau kembali arah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat semestinya dibangun melalui prinsip partisipasi, edukasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan melalui pendekatan yang mengedepankan tekanan, intimidasi, maupun kultur komando yang tidak proporsional dalam ruang sipil.
Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tidak akan memperoleh legitimasi moral apabila dibangun di atas rasa takut, tekanan psikologis, atau bahkan mengorbankan keselamatan warga negara.
Di akhir pernyataannya, Haris Al-Asad, S.Sos., menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berharap mereka diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi kehilangan yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa sebesar apa pun ambisi pembangunan dan kepentingan negara, keselamatan serta martabat manusia harus tetap menjadi prioritas utama.
“Tidak ada program sebaik apa pun tujuan yang diklaim, yang layak dibayar dengan nyawa rakyat,” tutupnya.
(Red)
