Tuntut Pengembalian Uang Negara KAMUS Geruduk Kantor Dinas PUPR Kota Palembang.

fakta news.com

Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Sumatera Selatan (KAMUS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kamis (19/11/2026).

Aksi yang dikomandoi langsung oleh Koordinator Aksi, Wirandi, ini menyoroti temuan dugaan kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada empat paket proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp580.743.714,23.

Sambil membentangkan spanduk tuntutan di pelataran kantor dinas, massa KAMUS menyuarakan kekecewaan atas lemahnya pengawasan pengerjaan infrastruktur di Kota Palembang.

Menurut Wirandi, pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran daerah seharusnya menjadi bukti nyata pelayanan pemerintah, bukan justru menyisakan persoalan teknis yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Pembangunan infrastruktur adalah hak masyarakat yang dibiayai uang rakyat. Namun dari data yang kami himpun pada empat paket pekerjaan Dinas PUPR Kota Palembang Tahun Anggaran 2025, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan hingga menyentuh angka Rp580,74 juta,” tegas Wirandi saat berorasi di hadapan perwakilan pihak dinas.

Dalam pemaparan data aksi, KAMUS merinci empat paket pekerjaan yang menjadi sorotan utama:
1. Pekerjaan Jalan Talang Jambe – Simpang 4 Kantor Lurah (pelaksana CV RBM), dengan dugaan kekurangan volume sebesar Rp178.790.935,88.

2. Pekerjaan Jalan Sultan Syahrir dan Sekitarnya (pelaksana CV LPK), dengan dugaan kekurangan volume sebesar Rp157.228.851,26.

3. Pekerjaan Pembuatan Talud dan Cross Drain Kawasan Sultan Mahmud Badaruddin II KM 12 (pelaksana CV AUT), dengan dugaan kekurangan volume sebesar Rp140.482.433,17.

4. Pekerjaan Jalan Tri Darma Suak Bujang Gandus (pelaksana CV JBU), dengan dugaan kekurangan volume sebesar Rp104.241.493,92.

Selain keempat paket tersebut, KAMUS turut melampirkan data pemetaan puluhan paket pekerjaan belanja modal tahun 2025 lainnya yang juga terindikasi mengalami kelebihan pembayaran maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Menyikapi temuan tersebut, KAMUS melayangkan empat poin tuntutan resmi kepada pihak terkait: PRESS

Butir Mendesak Kepala Dinas PUPR Kota Palembang segera memberikan klarifikasi terbuka dan pertanggungjawaban publik atas dugaan kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek tahun anggaran 2025.

Butir Meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta empat rekanan kontraktor pelaksana (CV RBM, CV LPK, CV JBU, dan CV AUT) atas indikasi kerugian keuangan negara.

Butir Menuntut pengembalian kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah secara transparan.

Butir Mendesak sanksi tegas berupa pencabutan izin atau daftar hitam (blacklist) terhadap perusahaan kontraktor yang terbukti bekerja menyimpang dari spesifikasi teknis dan kontrak kerja.

Aksi berlangsung tertib dengan audiensi langsung bersama perwakilan Dinas PUPR Kota Palembang. KAMUS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindak lanjut nyata dan audit menyeluruh dari Inspektorat maupun penegak hukum.

(Jovi)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *