Kota Metro , Fakta-news.com –
DPD Ormas Bidik (Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi) Provinsi Lampung dukung penuh Pemerintah Kota Metro dalam melakukan Pembinaan , Monitoring dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Rabu (18/11/2026)
Upaya Pemerintah Kota Metro dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan penataan organisasi kemasyarakatan (ORMAS), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta Organisasi Media melalui Kesbangpol Kota Metro sudah berjalan sejak berapa Minggu lalu.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro , pemerintah daerah membentuk tiga tim untuk melakukan verifikasi dan pendataan terhadap sekitar 210 (dua ratus sepuluh) kurang lebih Organisasi yang berada di wilayah Kota Metro.
Kali ini Kunjungan Tim Kesbangpol Kota Metro hadir di Sekretariat DPD Ormas Bidik Lampung yang berada di jalan Piagam Jakarta 16A Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua DPD Ormas Bidik Lampung “R.Sentot Alibasyah” beserta jajaran pengurus Ormas Bidik Lampung, kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu 11 November 2026 sekitar pukul 14:00 Wib tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan penataan organisasi kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPD Ormas Bidik Lampung R.Sentot Alibasyah atau yang akrab disapa Sentot menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Tim Kesbangpol. Ia menilai kegiatan monitoring dan verifikasi merupakan langkah positif sepanjang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Kesbangpol Kota Metro ke Sekretariat Ormas Bidik Lampung, Ormas Bidik siap mendukung proses pendataan dan pembinaan organisasi,” Jelas Sentot.
Tambahnya Sentot , Ia menilai langkah Pemerintah Kota Metro melalui Kesbangpol tersebut merupakan bentuk pengawasan dan penertiban administrasi organisasi agar setiap lembaga memiliki kejelasan legalitas serta keberadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sentot pun Menegaskan bahwa DPD Ormas Bidik Lampung telah melengkapi dokumen perizinan dan legalitas organisasi sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan aktivitas kelembagaan.
“Kami memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi Bidik,Kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi serta mendukung kebijakan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku,” Tegas Sentot.
Sentot juga berharap sinergi antara Ormas Bidik dan Pemerintah Kota Metro semakin kuat, sehingga keberadaan organisasi masyarakat benar-benar memberikan kontribusi positif bagi kepentingan publik dan menjalankan fungsi sosial control terhadap pemerintahan agar tercipta nya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,”Ujar Sentot.
“Organisasi bukan sekedar nama, papan sekretariat, atau dokumen legalitas. Keaktifan harus dibuktikan melalui kegiatan nyata, kepedulian sosial, serta dapat jalankan organisasi sesuai dengan Ad/Art dan dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat,”Pungkas Sentot.
Sementara itu, Hartawan selalu ketua tim II dari Kesbangpol Metro menerangkan bahwa kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan keaktifan organisasi sekaligus mencocokkan data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Jumlahnya ada 215 organisasi, terdiri dari organisasi media, LSM, ormas, keagamaan, dan kepemudaan. Kami melakukan verifikasi untuk mengklasifikasikan organisasi yang masih aktif, tidak aktif, atau bahkan organisasi yang tidak ditemukan keberadaannya,” terang Hartawan.
Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendataan organisasi yang lebih tertib dan akurat, sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai keberadaan organisasi di Kota Metro.
Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tertanggal 26 Oktober 2026, Nomor 220/E003-26278/B-05/2026, perihal pemberitahuan monitoring organisasi kemasyarakatan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.1.2/5722/SJ tanggal 6 Agustus 2026 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga berdasarkan Surat Tugas Wali Kota Metro Nomor 220/E003-26272/B-05/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Metro Tahun 2026.
Dalam surat tersebut, organisasi kemasyarakatan diminta menyiapkan laporan kegiatan serta dokumen perubahan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO), apabila terdapat perubahan kepengurusan maupun masa berlaku dokumen yang telah berakhir.
Verifikasi Harus Berimbang dan Transparan :
Di balik kegiatan pendataan terhadap ratusan organisasi tersebut, terdapat hal penting yang patut menjadi perhatian bersama. Verifikasi jangan sampai hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen dan keberadaan alamat sekretariat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembinaan organisasi berjalan secara adil, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian administrasi bagi seluruh organisasi.
Kesbangpol juga diharapkan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme pendataan, persyaratan administrasi, serta tindak lanjut bagi organisasi yang belum melengkapi dokumennya.
Sebab, keberadaan ORMAS, LSM, dan Organisasi PERS merupakan bagian dari kehidupan demokrasi serta mitra masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pada akhirnya, penataan organisasi bukan semata-mata persoalan kelengkapan berkas, melainkan juga upaya membangun organisasi yang tertib administrasi, aktif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu , Pemerintah pun wajib menjalankan pembinaan secara profesional dan terbuka. Sebaliknya, setiap organisasi juga harus menunjukkan kepatuhan administrasi serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, penataan 210 organisasi di Kota Metro diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat kehidupan bermasyarakat yang tertib, demokratis, dan berintegritas.
(Vin)






