Kota Metro, Fakta-News.com –
Massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Metro yaitu Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Metro, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Metro, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Metro dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Metro gelar aksi Raport Satu Tahun Pemerintah Daerah Metro pada Selasa, 10/03/2026 pukul 15.30 sd selesai waktu setempat.
Ratusan massa aksi yang dibawa oleh OKP Metro terlebih dahulu melaksanakan long march dari Lapangan Mulyojati 16 C menuju Kantor Pemerintah Kota Metro, meski sempat terguyur hujan massa aksi tepat menjalankan aksi tersebut.
Bersitegang antara aparat pengamanan dan massa aksi sempat terjadi pasalnya Walikota Metro tidak bisa menemui massa aksi dengan alasan sedang berkegiatan di Bandar Lampung.
Pemerintah Metro hanya menghadirkan Asisten I Helmy Zain, Kadis Kominfo dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Agus Muhammad Septiana.
“OKP Kota Metro PMII,IMM, GMNI dan KMHDI berpendapat bahwa jargon Metro Kota Pendidikan tidak boleh berhenti sebagai selogan semata, melainkan harus tercermin nyata dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran, kami menuntut Walikota hadir dan menyayangkan Walikota Metro atas ketidak hadirnya untuk berdialog atas persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi”.Ucap Apriyan (Jenderal Lapangan)
Masih dalam kesempatan yang sama juga ketidak hadiran Walikota Metro yang disayangkan oleh massa aksi disampaikan oleh Ketua Umum Tiap-Tiap Organisasi.
”Sebagai bagian dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, gerakan ini merupakan evaluasi satu tahun kepemimpinan Walikota Metro sebagai bentuk tanggung jawab moral jalanya pemerintah daerah”
“Kami menyayangkan ketidak hadiran Walikota dalam forum dialog yang kami bangun, aksi ini juga bukan bentuk provokasi atau upaya mendiskreditkan pemerintah melainkan untuk kemajuan Kota Metro, terakhir kami mendorong Walikota Metro untuk hadir dan berdialog langsung dengan mahasiswa pada kesempatan berikutnya”.Pungkas Luthfi (Ketua Umum PMII)
“Kami sengaja membatasi massa aksi dan koperatif agar bisa berdialog langsung dengan Walikota, akan tetapi tidak terwujud sama sekali. Hal ini harus benar-benar dipertimbangkan sebelum gejolak massa aksi semakin bertambah dan memanas” .Ucap Harist (Ketua Umum IMM)
“Aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan kepala daerah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, kritik mahasiswa bukan bentuk perlawanan melainkan masukan konstruktif dan keterbukaan pemimpin terhadap aspirasi public yang menjadi indikator penting pemerintah yang sehat dan partisipasi”. Terangnya Gede (Ketua Umum KMHDI)
Hal yang serupa juga disampikan oleh ketua umum GMNI Duwi Aksi evaluasi terhadap Walikota Metro berakhir dengan kekecewaan. Massa yang memadati kantor Walikota merasa dikhianati karena walikota tidak menemui hingga aksi selesai. Bahwa kedatangan kami membawa kajian dan tuntutan kebijakan daerah namun tidak tersampaikan.
(Rn)
