Kota Metro, Fakta-News.com –
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro menyoroti persoalan terkait akan adanya pemberhentian ratusan tenaga honorer di Bumi Sai Wawai, yang tidak masuk kedalam data base BKN.
Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, menuntut kejelasan status ratusan tenaga honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.
“Banyak dari mereka adalah kepala keluarga yang hidup hanya bergantung pada gaji honorer. Namun sekarang nasib mereka berada di ujung tanduk. Alih-alih diberikan solusi, justru ada potensi kehilangan pekerjaan,” beber Adi.
HMI mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, salah satunya dengan opsi perekrutan honorer seluruh honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tanpa terkecuali.
“Apa yang sudah mereka lakukan untuk Kota Metro harus dihargai, jangan diabaikan begitu saja,” cetusnya.
Adi menegaskan, HMI Metro tidak akan tinggal diam dan siap menggelar aksi jika pemerintah tak kunjung menanggapi permasalah tersebut dan segera memberikan solusi terbaik bagi honorer.
“Kami siap turun ke jalan untuk melakukan aksi guna menyuarakan ini demi keadilan tenaga honorer di Kota Metro,” tandasnya.
Dia menambahkan Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro dirasa telah gagal menjalankan program kerja yang berpihak kepada rakyat sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
“Alih-alih menciptakan lapangan kerja seperti janji kampanye, pemerintah justru akan merumahkan pegawai honor yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut,” tegasnya, minggu (14/9/2025).
Selain itu ia juga menyebut, kasus akan dirumahkannya 540 tenaga honorer merupakan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak pekerja.
“Pemutusan hubungan kerja secara massal itu mencederai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan,” tutupnya
(*)
