fakta news.com
peresmian Dapur SPPG 03 lanud SMH telah diresmikan Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS. Meresmikan dapur ke-3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) TNI Angkatan Udara yang berlokasi di wilayah Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, selasa (24/2/2026).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh komandan Lanud SMH, yang dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas dapur modern. Dalam sambutannya, diungkapkan bahwa dapur SPPG ini dirancang dengan standar higienis yang
“Dapur ini bukan sekadar infrastruktur, tapi merupakan upaya nyata untuk memastikan gizi seimbang tersaji bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” ujar Kolonel Pnb Zulfikri.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran dapur SPPG ini merupakan wujud nyata dukungan TNI AU terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Fasilitas ini diharapkan dapat beroperasi optimal dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kandungan gizi makanan yang disajikan.
“Dengan diresmikannya dapur ke-3 SPPG ini diharapkan dapat meningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah wilayah ini. Dengan standar higienitas yang ketat, sehingga dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan”. Tutupnya.
Sebanyak 186 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palembang telah beroperasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala SPPG Sumsel, Babel, dan Jambi, Nurya Hartika, mengungkapkan secara keseluruhan di wilayah Sumatera Selatan saat ini sudah terdapat 700 SPPG yang beroperasi.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang (di bawah Badan Gizi Nasional) Dr. Nurya Hartika Sari, S.H.,M.Si,
“Untuk wilayah Sumatera Selatan ini sudah ada 700 SPPG yang beroperasional. Kemudian untuk di Kota Palembang ada 186 dapur SPPG yang telah beroperasional dan sekitar 75 persen sudah memiliki SLHS,” ujar Nurya Hartika,
“Untuk pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan mengingat pertumbuhan dapur SPPG masih berlangsung. Pihaknya menargetkan setiap dapur yang telah beroperasi wajib memiliki sertifikat SLHS maksimal satu bulan setelah mulai berjalan.
“Nantinya akan terus kita kejar, karena pertambahan dapur itu terus berlanjut. Maka kami akan memantau, satu bulan setelah operasional harus sudah memiliki sertifikat SLHS,” tegasnya.
“Untuk dapur yang baru beroperasional, tentunya 30 hari ke depan sudah diupayakan oleh kepala SPPG dan pantauan kami dari KPPG untuk segera melaksanakan sertifikasi SLHS.
Karena dalam sertifikasi administrasi itu banyak indikator-indikatornya, seperti UKL harus memenuhi, kemudian pelatihan penjamah makanan. Ini insyaallah sudah berprogres dilaksanakan oleh SPPG Lanud 03,” jelasnya.
“Dengan beroperasionalnya dapur, tentunya ada relawan yang harus diberikan pelatihan. Kemudian juga ada uji bahan-bahan makanan ataupun bahan baku yang digunakan untuk pelaksanaan operasional SPPG.
Maka dari itu diperlukan beberapa item setelah operasional berjalan, termasuk pemberian sampel dari bagian operasional bahan yang digunakan oleh SPPG tersebut,”imbuhnya.
Sementara itu, terkait pembagian makanan selama bulan suci Ramadan, mekanismenya mengacu pada Edaran Nomor 3 Tahun 2026 dari Kepala Badan terkait petunjuk teknis pelaksanaan di bulan Ramadan.
la menambahkan, paket makanan kemasan sehat tersebut diberikan tiga hari sekali atau dua kali dalam sepekan. Selain itu, terdapat pola alternatif lain untuk pondok pesantren.
“Makanan kemasan sehat itu diberikan tiga hari sekali, jadi satu minggu ada dua kali. Kemudian ada juga pola alternatif lain seperti pondok pesantren yang bisa diberikan saat berbuka puasa dan pengolahan makanannya dilakukan di siang hari,” pungkasnya.
(JOVI)
