Palembang, fakta news. com
Puluhan massa Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR SUMSEL) gelar aksi damai didepan kantor Kejati Sumatera Selatan. pada Selasa (04/11/2025)
Aksi damai yang di laksanakan sebagai bentuk tuntutan atas ketidakpastian penegakan hukum terhadap sejumlah dugaan kasus korupsi serta penyimpangan yang terjadi di berbagai instansi dan kabupaten di Sumatera Selatan khususnya.
Dalam Aksi yang di Komandoi oleh Jacklin Direktur Investigasi Laskar Sumsel mengatakan Kasus Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang kami laporkan, adapun Kronologinya sbb ;
1.Tahun Anggaran 2024, Pemkab Muratara mengalokasikan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp607,2 miliar dengan realisasi Rp586,6 miliar (96,61%).
2.Audit BPK RI menemukan 37 paket proyek bermasalah dengan total temuan Rp7,93 miliar, mayoritas di Dinas PUPR Muratara (Rp7,51 miliar).
– Kekurangan volume pekerjaan: Rp4,52 miliar
– Ketidaksesuaian spesifikasi: Rp2,98 miliar
3.Hasil uji laboratorium PT Sucofindo Palembang dan Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (UBL) memastikan mutu pekerjaan tidak sesuai kontrak.
4.Namun, hingga kini tidak ada tindakan hukum terhadap para pihak yang terlibat, baik penyedia, PPK, maupun Kepala Dinas PUPR Muratara.
Adapun tuntutan LASKAR SUMSEL mendesak Kejati Sumsel segera menindaklanjuti temuan BPK dan menetapkan tersangka terhadap Mantan Kepala Dinas PUPR Musi Rawas Utara yang saat ini Menjadi Pejabat Publik di Kabupaten Musi Rawas Utara di duga Terlibat dalam melakukan penyimpangan proyek infrastruktur di Muratara.
Koordinasi aksi Jacklyn mengungkapkan Bahwasanya, ” Hari ini laskar Sumsel membawa 4 Tuntutan yang pertama,
terkait adanya dugaan korupsi di dinas PUPR muaratara, di mana ada 37 paket yang ada di dinas pupr dengan nilai kerugian 7,51 miliar, menurut laporan dan analisa kami serta pengumpulan data diduga kerugian tersebut sampai hari ini belum di tindaklanjuti.
yang kedua kami juga menyampaikan laporan terkait Dinas kesehatan Ogan Komering Ilir di sana ada 33 paket sistem paket ini adalah paket pengadaan air provider pengadaan solar panel pengadaan obat- obatan pengadaan komputer dan pengadaan alat DNA.
di sana juga sampai hari ini belum tuntas dan belum dikembalikan ke KAS daerah maka kami perlu menyampaikan hal ini ke kejaksaan Sumatera Selatan.
yang ketiga terkait sekretaris Daerah provinsi Sumatera Selatan provinsi DPRD provinsi di mana Di sana ada pengadaan distribusi majalah dan tabloid dinilainya cukup signifikan yaitu 1,56 miliar padahal kalau menggunakan jasa-jasa yang lain seperti Tiki, post dan lain-lain.
menurut Jacklyn itu cuma hanya puluhan juta, sementara nilai yang dikeluarkan itu lumayan sampai 1,5 milyar lebih .
maka kami menduga ini merupakan perbuatan korupsi sehingga kami perlu menyampaikan laporan secara signifikan dan kami sampaikan secara terbuka.
Dan yang terakhir kami mempertanyakan laporan-laporan kami yang sudah masuk baik itu terkait yayasan Batanghari sembilan dan SMK negeri 1 gelumbang sampai hari ini progresnya tidak ada sama sekali, maka hari ini kami hadir mempertanyakannya,”harap Jacklyn.
“Kami tidak akan berhenti mempertanyakan masalah ini sampai permasalahan ini ada kejelasan, karena kami percaya dengan kepemimpinan Kejati yang baru ini. kami berharap ini bisa dituntaskan jika memang ini tidak bisa dilanjutkan, keluarkan surat pemberhentian penyelidikannya , kalau memang ini memenuhi bukti itu yang kami harapkan karena laskar Sumsel ini sebuah organisasi terhadap kejadian-kejadian apapun yang ada di Sumatera Selatan.
Untuk itu kami sangat mengharapkan agar pihak Kejati segera menindaklanjuti laporan kami ini dengan menegakkan hukum keadilan, sesuai dari tanggapan Kejati sendiri yang menyampaikan bahwa minggu depan akan memberikan jawaban untuk kami dan mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan harapan kita semua,
kalaupun nanti tidak sesuai kemungkinan kita akan melakukan adu data nantinya demi mengungkapkan kebenaran, dan apabila dalam waktu dekat, belumada tanggapan maka kami akan melakukan aksi lagi dengan massa yang lebih besar lagi,”tutupnya.
Aksi massa Laskar Sumsel, di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh Burnia Jaksa Fungsional Kejati Sumsel yang mengatakan kami ucapkan terima kasih kepada Laskar Sumsel telah menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
kami akan berkomitmen terhadap laporan yang masuk ini dan pasti kami tindak lanjuti sesegera mungkin serta kami informasikan kepada Laskar Sumsel, dan mungkin belum tersampaikan kami harap bersabar dan dalam proses,, terkait laporan yang baru silahkan masukan ke PTSP,”pungkasnya.
(Adi)
