Palembang, Fakta news.com
Permasalahan akses jalan yang ada di Oku timur Baturaja, yang sudah berlangsung dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ini masih menunggu kepastian tindakan dari pemerintah dan belum adanya kepastian dari tindak lanjut Demo pada 16 Agustus 2024,
ini merupakan konflik yang ada pada masyarakat dengan pengguna angkutan batu bara dan saat ini masih menunggu proses tindak lanjut dari instansi pemerintah yang terkait.
Dampak dari aktifnya angkutan batu bara yang lalu lalang dan polusi udara yang disebabkan oleh pt-pt yang ada di Oku timur Baturaja ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, dan itu semua merujuk pada dinas perhubungan dan pemerintah setempat.
Terkait Aksi Demo 16 Agustus 2024 lalu tentang penolakan jalur Angkutan batu bara yang terjadi di Oku timur
Warga Tanjung kemala kabupaten Ogan Komering ulu timur menanti kejelasan dan tindakan lanjut dari aksi demo 16 Agustus lalu didepan kantor DPRD Oku timur,
dengan tuntutan mereka yang mendesak pemerintah melarang kendaraan truk melintas di wilayah jalan lingkar mereka, karena dapat membahayakan warga dan mobil pribadi yang melintas dikawasan wilayah masyarakat, dan juga dampak polusi yang merugikan kesehatan warga disebabkan oleh adanya angkutan batu bara tersebut.
Dari hasil wawancara awak media dengan dinas Kesbangpol Kakan kesbangpol, Faisal, saat ditemui, Rabu (11/9/2024), mengungkapkan bahwasanya
“Sebenarnya unsur batubara itu kalau untuk menindaklanjuti yang lebih berkompetensi masalah batubara batubara tersebut adalah dinas perhubungan untuk permasalahan tersebut Kesbangpol sudah menanggapi dengan dinas dinas terkait tersebut tapi hasil nya masih mentok belum bisa,
Kepala kesbang menindaklanjuti untuk membuat tim maksudnya untuk merumuskan hasil demo tersebut dan kita sudah menindaklanjuti tapi untuk telaah dari hasil demo tersebut sudah naik, namun belum menghasilkan keputusan tindak lanjutnya.
Semua sudah ditindak lanjuti nah untuk nantinya tentang perumusannya akhirnya itu kita belum tau.
Apakah masih boleh melintas atau pelintasannya diatur itu kita belum sangat mengetahuinya karena belum ada keputusan.
Saat ditanya langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Pemda sendiri Faisal mengatakan bahwa kita belum bisa berbuat banyak tentunya sesuai dengan harapannya karena mereka dengan keluhan demo dengan kemacetan, masalah jalan,debu dan lain sebagainya,
Disini kita berusaha dengan peraturan melintas itu yang bisa kita sampaikan kalau yang lainnya kami belum bisa memastikan,”jelasnya.
“Sejauh ini kami melakukan pengawasan kendaraan yang melintas tersebut lewat saja dan untuk punglinya itu tidak jelas , siapa punglinya, siapa yang jadi korban pungli tapi semua itu tetap kami awasi,
Sesuai dengan jawaban dari pihak bupati dan kapolres itu yang akan kita lakukan membuat kamtibnas atau merangkap tim yang sekarang lagi berjalan,
Saya tidak bisa mengutarakan ini seperti ini karena itu tim yang akan bicara dan itu sedang diproses.
Yang pasti semua permintaan masyarakat dalam aksi demo tersebut sedang diproses,”katanya.
Dalam hal ini Asisten 1 Kesbangpol Dwi, Juga menyampaikan bahwasanya
“Sudah disampaikan oleh Kesbangpol kita juga masih menunggu karena pelayanan negara birokrasi aspirasi masyarakat disini sudah disampaikan dan ini surat yang kedua dan ini sedang diproses artinya semua harus dapat memakluminya namanya juga demokrasikan,”ungkapnya.
“Ini kan proses berjalan Melalui sekda, bupati,gubernur nya jadikan agak lama proses tersebut dalam disposisi bupati Kesbangpol segera ditindaklanjuti dan kita berprosesnya interen dan external juga seperti kodim, kejaksaan, Kejari dan SKPD (forum koordinasi pimpinan daerah) dari situlah filosofisnya masalah tambang batu bara ini kita daerah yang terlintas bukan daerah penambang
disini kita terimbas dengan daerah transportasi saja berkaitan dengan transportasi ini sebenarnya kami tidak ada kewenangan lagi karena ini merupakan jalan provinsi tapi disini kita tetap berkoordinasi dengan bupati , Kadishub, segera koordinasi dengan pihak provinsi berkaitan dengan jalan yang dilewati dan semua itu untuk segala keputusan tersebut sedang berproses,”ujarnya.
Arie Gunawan, SE,MM, kasat Intel menjelaskan bahwasannya untuk terkait aksi demo tanggal 16 Agustus 2024 tersebut dipolres ini yang berhak menjawab adalah Kapolres, lalu durasi pertanyaannya ditanggal 16 itu umum bukan hanya polres saja disitu ada pemerintah daerah,
ada steakholder terkait tetapi perlu untuk diketahui secara bersama kemarin dari masyarakat perduli angkutan batubara tersebut sudah melakukan Audensi dengan bapak Kapolres di Aula
mereka sudah berkomunikasi pada intinya mereka minta tolong dikomunikasikan dengan pemerintah daerah untuk mendudukan secara bersama antara legislatif, eksekutif, dan instansi terkait.
Dan semua itu sudah dijawab sudah,
Karena ini dalam tahapan pilkada kemungkinan kedepannya terjadinya cuti dinamikanya harus kita ikuti.
kemarin mereka ini minta dipertemukan secara bersamaan dan semua itu dijawab oleh pak Kapolres silahkan dikomunikasikan untuk dikemudian hari jika jadwal itu setelah ada kesepakatan masing – masing,
karena bukan hanya kami mereka juga bergerak , masyarakat Tanjung kemalo itu juga bergerak ke legislatif dan eksekutif Sera instansi itu juga bergabung, dan mereka juga minta kemarin kalau bisa lokasi yang paling diinginkan oleh masyarakat itu adalah dipolres Oki timur.
“Pada intinya kami dipolres ini siap apa pun itu untuk mengamankan, dan pada kesempatan itu juga Kapolres menitipkan pesan-pesan kantibnas bahwa kepada masyarakat Oku timur ini menjelang pilkada tahapan-tahapan demokrasi khususnya sudah masuk.
Kapolres berpesan agar seluruh masyarakat ikut berperan serta mensukseskan pilkada , mengamankan, dan melancarkan seluruh tahapannya dan tidak ada intimidasi atau bigcamping dan lain-lainnya dan mereka setuju serta mereka sudah menyampaikan itu akan membantu polres Oku timur ini dengan baik,”tegasnya.
(Ling Ling Jovi)