Palembang, fakta news com
Gerakan Tolak Korupsi (Galaksi- Sumsel) gelar aksi demo didepan kantor Kejati Sumsel, Kamis (5/9/2024).
Masa aksi tersebut meminta kepada pihak Kejati untuk segera menindak lanjuti laporan dugaan indikasi korupsi yang ada di desa Tebat Agung kecamatan Rambang Niru kabupaten muara Enim Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil investigasi dan laporan dari masyarakat, dilapangan kami menemukan dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan mengarah pada indikasi dugaan tindak pidana korupsi kolusi dan Nepotisme pada realisasi dana desa tahun
angggaran 2022, pagu anggaran 907.922.000 tahap 1,2,3,
2023 pagu anggaran 1,112.452.000tahap 1,2,3 dan
2024 pagu anggaran1.071.095.000, tahap 1, didesa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
Dugaan tersebut menyangkut :
Diduga pekerjaan-pekerjaan diatas tidak sesuai dengan realisasi dan tidak tepat sasaran.
Diduga ada beberapa Aitem kegiatan terindikasi tidak maksimal dan fiktif.
Adanya dugaan indikasi Mark up pada proses pelaksanaannya.
Dan dalam orasi Aksi demo yang dikoordinatori oleh Mukri As, tersebut gerakan tolak korupsi (Galaksi)
meminta kepada Kejati Sumsel untuk usut tuntas indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di realisasi dan Desa Tebat Agung kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim.
Meminta kejaksaan tinggi untuk memanggil kepala desa Tebat Agung Rambang Nira kabupaten muara Enim Sumatera Selatan.
Serta masa juga meminta kepada Kejati Sumsel agar segera mengambil tindakan dan langkah-langkah hukum demi menegakkan supermasi hukum, tangkap dan adili koruptor.
kami percaya kepada kejaksaan tinggi akan tetap netral dalam memberantas koruptor di Sumsel.
Dalam kesempatan wawancara dengan awak media ketua dari Galaksi Sumsel, Dasri mengungkapkan bahwasanya,
“Hari ini kami dari Galaksi meminta kepada Kejati Sumsel bahwasanya jangan hanya berfokus kepada wilayah-wilayah eksekutif, dinas dan lainnya,
Tapi juga perlu diperhatikan pengelolannya juga perlu diperhatikan, untuk pengelolaan dana desa yang ada di sumatera selatan kabupaten muara Enim,” ungkapnya.
“Walau bagaimanapun anggaran negara ini banyak juga di desa-desa , oleh sebab itu dengan adanya kontrol sosial kita menyampaikan apa yang jadi temuan dan indikasi kita ini bisa menjadi atensi.
harapannya agar proses ini dapat ditindak lanjuti dan oknum pejabat serta kepala desa tersebut bisa dipanggil untuk dimintai keterangannya.
baik Ful paket atau data, terkait untuk wilayah mana saja yang menjadi indikasi korupsi kami belum bisa menyampaikan secara terinci biarlah itu menjadi wilayah APH saja dan kejaksaan tinggi yang akan membedah
karena dalam dugaannya kami tidak berani menuturkan karena dalam hal ini kami masih menyimpulkan proses data-data yang ada dilapangan,”bebernya.
“Terima kasih untuk tanggapan dari Kejati tadi direspon sangat baik oleh pemkum Kejati Sumsel Bu Fany langsung dalam hal ini kita tetap mengikuti SOP serta prosedurnya , memasukkan laporan ke TSP dan nantinya akan tetap kita kawal,”jelasnya.
Kami ini jarang turun kelapangan jadi kalaupun kami turun, berharap bisa jadi atensi untuk ditelaah dan dicek secara rinci dan kami berharap oknum tersebut dapat dipanggil.
“Dan Jika tidak dibelum ditindaklanjuti, kita akan melakukan aksi demo lagi dan dengan massa yang lebih besar lagi kedepannya baik dari elemen seluruh masyarakat yang ada,”tutupnya.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menanggapi aksi demo dari GALAKSI Sumsel
“Kami mengucapkan terima kasih kepada massa aksi GALAKSI Sumsel, karena sudah melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi ke Kejati Sumsel, oleh sebab itu dari pihak Kejati akan mempelajari dan segera menindaklanjuti laporan tersebut,”pungkasnya.
(Ling Ling Jovi)