Palembang,Fakta news. Com
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Peduli Keadilan Masyarakat Indonesia (KPKMI) menggelar aksi damai di halaman kantor walikota Palembang, Kamis (1/7/2024).
Puluhan massa yang meminta kepada PJ walikota palembang untuk menyelesaikan permasalahan terkait kinerja dan integritas pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, dan adanya dugaan Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Palembang dan Kabid BM Dinas PUPR Kota Palembang,yang mengatur pemenang tender pekerjaan pembangunan jalan di Jl. Tanjung Wahid Kecamatan Gandus.
Dalam orasinya Maulana koordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutan terkait DLHK Palembang.
Pecat Kepala Dinas DLHK KotaPalembang
Kami mendesak PJ Walikota Palembang untuk segera memecat oknum Kepala Dinas DLHK Kota Palembang yang diduga melanggar PPNo.45 Tahun1990 dengan memiliki istri lebih dari satu orang,
Pelanggaran ini tidak hanya mencederai integritas dan moralitas pejabat publik,tetapi juga merusak citra pemerintahanKotaPalembang dimata masyarakat.
2.PenangananSampah yang TidakMaksimal
Kami juga mendesak PJWalikota Palembang untuk memanggil dan memecat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang yang diduga gagal dalam penanganan sampah diKota Palembang.
Kondisi ini telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan yang merugikan masyarakat.
3.Evaluasi Kinerja Dinas DLHK Kota Palembang
Kami meminta PJ Walikota Palembang untuk mengevaluasi seluruh kinerja Dinas DLHK Kota Palembang.
Indikasi ketidak mampuan manajerial dalam penanganan dan pengolahan sampah, serta dugaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah yang tidak transparan dan indikasi kebocoran retribusi sampah,
dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Evaluasi ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang nyata dan berkelanjutan dalam manajemen lingkungan hidup diKota Palembang.
“Kami berharap PJ Walikota Palembang dapat segera mengambil tindakan tegas dan bijaksana demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Palembang.
Keputusan ini penting untuk memastikan bahwa Dinas DLHK Kota Palembang dapat beroperasi dengan lebih efektif, transparan,dan bertanggung jawab,”ungkapnya.
Lebih lanjut salah Satu Masyarakat yang menjadi korban Penggusuran pembangunan jalan di jalan Tanjung Wahid, Gandus Palembang.
“Aksi hari ini adalah bentuk kekecewaan saya pada pemerintah kota palembang yang dimana saya merasa di bohongi karena saya ini adalah masyarakat yang sangat- sangat di bohongi, empat miliar yang dijanjikan kepada saya,
Bahkan diberikan kepada pengusaha titipan dari mantan PJ walikota saya tidak mau seperti itu.
Pembangunan dijalan yang berada dijalan Tanjung Wahid, yang dimana jalan tersebut merupakan akses dimana jalan akses mantan walikota kita.
“Minggu depan kami akan Melaksanakan aksi dikejati Sumsel, kami minta kejati menanggil ketua dan anggota TAPD, terkait mashab pembebasan kolam Retennasi di sukarami, “tutupnya.
Dalam aksi demo ini PJ walikota palembang Ucok Abdul Rauf menerima langsung aspirasi dari KPKMI,
” hal ini sangat bagus, Saya menerima dan Setuju dengan adanya aksi ini karena ini mengingatkan akan agenda yang kita lakukan,
jadi semacam masukan dan kita pemerintah harus segera turun kelapangan tidak Berleha-leha, tangkap semua masukan-masukan kawan-kawan ini cek lapangan tentunya dengan evidence yang ada,
nah jika sudah clear jika ada laporan dari kawan-kawan ini ada yang negatif tentunya kita akan ambil tindakan.
“Pointnya semua masukan-masukan yang datang hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kita sebagai pemangku masyarakat dan pelayanan masyarakat, kita harus sadar bahwa semua bukan segalanya dan semuanya kita bersama.
“Pesan saya untuk adik-adik aktivis jangan pernah lelah untuk jadi orang baik , jika orang baik diam maka kejahatan akan merajalela, “pungkasnya.
(Ling ling jovi)